Kepala DPMPTSP Kab. Barut memimpin Rapat Koordinasi Perbup Barito Utara No. 43 Tahun 2020

Rakor Pelaksanaan Perbup Barito Utara No. 43 Tahun 2020

Muara Teweh, 21 Oktober 2020.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten. Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu langkah sosialisasi dan sinkronisasi terkait peraturan yang baru diterbitkan tersebut. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Dinas Teknis terkait penerbitan perizinan dan non-perizinan, juga dari KEJARI Barito Utara.

Dalam kesempatan ini, Kepala DPMPTSP Barito Utara menitikberatkan tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Barito Utara, dimana salah satu dari tujuan utama dari terbentuknya Perbup ini adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada Pelaku Usaha serta memangkas waktu Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan dan juga memberikan pelayanan yang sangat mudah dan transparan. Para investor asing maupun lokal akan dapat merasakan kemudahannya dalam mengurus perizinan usaha sesuai dengan tagline yang diekpos. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Barito Utara.

Dalam Perbup ini, DPMPTSP juga melakukan klasifikasi ulang item-item Perizinan dan Non-Perizinan yang ada Kabupaten Barito Utara. Hal ini dilakukan dalam rangka implementasi terhadap Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha  dan PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. DPMPTSP Kabupaten Barito Utara sendiri telah efektif menggunakan Sistem OSS untuk Izin-izin yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 dan Aplikasi SICantik Online untuk perizinan dan non-perizinan diluarnya. Dimana setiap pelaku usaha atau pemohon dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, biaya, serta status permohonan secara online melalui website yang telah disediakan DPMPTSP Kabupaten Barito Utara.
Pada kesempatan bersamaan, Kepala DPMPTSP juga membuka diskusi terbuka guna menganalasis kendala-kendala lintas sektor, terkait penerbitan perizinan dan non-perizinan, aspirasi, serta peluang-peluang untuk peningkatan PAD. Dalam penutupnya, Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Utara memohon kerjasama dari semua pihak terkait untuk bersama-sama bersinergi dalam pelaksanaan Peraturan ini.