Rakornas Investasi 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Hery Jhon Setiawan didampingi Kepala Bidang Perizinan Herman Susanto menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Rakornas dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (20/2).

Rakornas Investasi 2020 dengan tema Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju diselenggarakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi program/kegiatan penanaman modal antara Pemerintah Pusat dan Daerah bagi peningkatan perekonomian dan pemerataan investasi di daerah. Kegiatan ini mengundang 2000 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kementerian/Lembaga.

Sebelum itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi pemerataan  Investasi, pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 di Grand Ballroom Ritz-Carlton Jakarta Pasific Place, SCBD dengan mengangkat tema “Investasi  untuk Indonesia Maju”. Rapat besar yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut bertujuan untuk mengenali hambatan regulasi perizinan di daerah dan pusat untuk mewujudkan kebijakan yang pro terhadap iklim investasi di seluruh wilayah Indonesia. DPMPTSP Kota Sukabumi hadir dan diwakili oleh Dra.Hj.Sufiani Kabid Penanaman Modal dan Sri Murni Herlina.,S.KM., M.M. Kasi Data dan Informasi.

Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi ini dibuka oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.  Adapun sebagai narasumber pada kegiatan ini:

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan materi bahasan tentang Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung iklim investasi.
Kementrian Dalam Negeri RI Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan materi bahasan Peningkatan layanan PTSP bagi pemerataan investasi di daerah.
Kualitas pelayanan publik tentu berhubungan dengan iklim investasi. Pemerintah, sebagai regulator, menyiapkan beberapa skema untuk meningkatkan investasi di berbagai daerah. Salah satu terobosannya adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan berbagai jenis urusan dan perizinan. Berdasarkan hasil evaluasi MPP yang dilaksanakan pada tahun 2019, 96,78 % pengguna layanan MPP merasa puas dengan penerapan prinsip-prinsip MPP, yaitu keterpaduan, akuntabilitas, berdaya guna, aksesibilitas, koordinasi dan kenyamanan.

Dengan hadirnya MPP di 22 daerah di Indonesia, merupakan bentuk terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Kehadiran MPP merupakan perwujudan birokrasi 4.0 yang diharapkan dapat memberikan percepatan dan akurasi pelayanan dan sekaligus berupaya untuk mengubah pola pikir ego sektoral antar instansi menjadi kerja bersama.

Prioritas dari Presiden yaitu mewujudkan pelayanan publik berkualitas, utamanya dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan berusaha. Untuk menjawab tantangan tersebut, telah menyusun serangkaian rencana aksi melalui reformasi SDM guna mendukung tersedianya SDM yang handal dan berkompeten.

Langkah untuk perbaikan pelayanan publik di sektor investasi, diantaranya adalah reformasi inovasi pelayanan publik, reformasi layanan publik, pembinaan intensif bagi daerah Kawasan Ekonomi Khusus serta akan terus mendorong reformasi sistem informasi pelayanan publik.