Koordinasi & Konsultasi Teknis Penerapan OSS

Koordinasi & Konsultasi Teknis Penerapan OSS

Jakarta, 14 November 2018.

DPMPTSP Kabupaten Barito Utara melaksanakan kunjungan kerja untuk melakukan koordinasi dan konsultasi teknis terkait sistem Online Single Submission (OSS) ke Kemenko Perekonomian di Jakarta. Kunjungan kali ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan DPMPTSP Barito Utara dalam rangka Launching Aplikasi Perizinan / Non-Perizinan yang kemungkinan akan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2018.

Pada kesempatan ini, Izhar Safawi selaku Kepala DPMPTSP Barito Utara memaparkan beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan Sistem OSS di lingkup Kabupaten Barito Utara. Beberapa hal diantaranya:
  • Masalah Perizinan/Non-Perizinan yang masih belum diatur dalam Sistem OSS;
  • Hak/kewajiban akses DPMPTSP Barito Utara dalam Sistem OSS;
  • Peluang Integrasi Sistem OSS dengan Sistem yang ada di DPMPTSP Barito Utara.
Penyampaian tersebut disambut positif oleh pihak Menko Perekonomian dalam kunjungan kali ini dan beberapa saran dan masukan yang disampaikan guna menunjang pelaksanaan Sistem OSS di tingkat Kabupaten, khusunya di Barito Utara akan segera disampaikan kepada pihatk terkait yang menanganinya.

Pada kesampatan yang sama, DPMPTSP Barito Utara juga diberikan kesempatan untuk diberikan bimbingan teknis secara langsung terkait hak dan kewajiban akses Sistem OSS untuk tingkat Kabupaten Barito Utara, dan juga bertemu dengan pihak Developer(pengembang) Sistem OSS untuk membicarakan hal terkait integrasi Sistem OSS dengan sistem-sistem terkait yang ada di Kabupaten Barito Utara.

DPMPTSP Barito Utara sendiri telah mengembangkan beberapa aplikasi yang tertanam dalam website dispmptsp.baritoutarakab.go.id. Beberapa diantaranya adalah Aplikasi Tracking Status Permohonan, Cek Validitas Izin, Sistem Statistik Perizinan yang dimanfaaatkan dengan mengintegrasikan data dari aplikasi SiCantik Cloud.

Sistem OSS telah resmi diluncurkan pada tanggal 9 Juli 2018 oleh Menko Perekonomian yang mana pelaksanaanya diperkuat dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. OSS sendiri merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.